Friday, May 6, 2011

Tugas 4

A. Dasar-Dasar Perhitungan Perkiraan Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.


Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris. Dalam perhitungannya, endapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup masyarakat (konsumsi) selama setahun. Tetapi dalam ekonomi modern konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut ekonomi modern, unsur utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.


Beberapa konsep pendapatan nasional :

a. Produk domestik bruto (Gross Domestic Product), merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun.

b. Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB, meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun.

c. Produk Nasional Neto (Net National Product), adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement).

d. Pendapatan Nasional Neto (Net National Income), adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

e. Pendapatan perseorangan (Personal Income), adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment).

f. Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.


Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.

2. Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).

3. Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X − M)

Faktor yang mempengaruhi :

· Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu.

· Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan.

· Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat.


B. Perhitungan Pendapatan Nasional

KONSEP PENDAPATAN NASIONAL

  1. PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Product), adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan
  1. PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/Gross Nasional Product), adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu Negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara tersebut yang berada di luar negeri.

GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

  1. NNP (Net National Product), adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.

NNP = GNP – Penyusutan

  1. NNI (Net National Income), adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax)

NNI = NNP – Pajak tidak langsung

  1. PI (Personal Income), adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan social, pajak perseorangan dan ditambah dengan transfer payment.

PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan social + Pajak perseorangan )

  1. DI (Disposible Income), adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya.

DI = PI – Pajak langsung

Manfaat dan tujuan perhitungan pendapatan nasional

Tujuan mempelajari pendapatan nasional :

    1. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu Negara
    2. Untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam satu tahun
    3. Untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka.

Manfaat mempelajari pendapatan nasional

    1. Mengetahui tentang struktur perekonomian suatu Negara
    2. Dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau antar propinsi
    3. Dapat membandingkan keadaan perekonomian antar Negara
    4. Dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah.

Beberapa metode untuk mencari Pendapatan Nasional

a) Metode Produksi

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sector ekonomi masyarakat dalam periode tertentu

Y = [(Q1 X P1) + (Q2 X P2) + (Qn X Pn) ……]

b) Metode Pendapatan

Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan (rent, wage, interest, profit) yang diterima oleh pemilik factor produksi adalam suatu negara selama satu periode.

Y = r + w + i + p

c) Metode Pengeluaran

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT Luar Negeri) dalam suatu Negara selama satu tahun.

Y = C + I + G + (X – M)

Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB per kapita.

Hubungan Pendapatan Nasional, Penduduk dan Pendapatan Perkapita

Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan kumpulan pendapatan masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya pendapatan nasional akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per kapita negara yang bersangkutan. Akan tetapi, banyak sedikitnya jumlah penduduk pun akan mempengaruhi jumlah pendapatan per kapita suatu negara. Pendapatan nasional suatu negara, tidak menjamin pendapatan per kapitanya juga tinggi. Hal ini terjadi karena faktor jumlah penduduk juga sangat menentukan tinggi rendahnya pendapatan per kapita.

Tugas 3

A. KEADAAN GEOGRAFIS INDONESIA

Kenyataan pertama yang harus diakui adalah bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Keadaan ini dapat menjadi keuntungan dan kelemahan bagi negara Indonesia di saat yang sama. Banyaknya pulau akan menjadi kekuatan dan kesempatan, jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang. Dengan itu Indonesia akan memiliki pilihan produk yang dapat dikembangkan sebagai komoditi perdagangan lokal maupun internasional. Dan dengan keindahan dan ekanekaragaman budaya kepulauan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan andalan negara melalui industri pariwisata. Namun kenyataan itu juga dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian pula juga jika pihak luar secara ilegal mengambil kekayaan Indonesia karena keadaan geografisnya menyulitkan untuk diawasi seperti biasa.

Kenyataan kedua adalah, bahwa Indonesia hanya mengenal dua musim. Kondisi iklim ini menyebabkan beberapa produk bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya.

Kenyataan ketiga adalah, Indonesia kaya akan bahan tambang, dan salah satunya yang melimpah adalah minyak bumi, dengan ini Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar pada saat Repelita II. Dan masih banyak lagi hasil tambang selain minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara.

Kenyataan keempat adalah, Indonesia memiliki lokasi geografis yang strategis. Dengan begitu kita harus dapat memanfaatkannya dengan mempersiapkan segala sesuatunya, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara, serta infrastruktur lainnya.

B. MATA PENCAHARIAN

Dari keseluruhan wilayah yang dimiliki Indonesia, dapat ditarik beberapa hal diantaranya:

· Mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar di sektor pertanian (agraris)

· Kontribusi sektor pertanian terhadap GDP (Gross Domestic Product) dominan

· Komoditi yang dihasilkan sektor pertanian tidak memiliki nilai tambah yang tinggi dibanding sektor industri, sehingga masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertanian semakin tertinggal dengan yang bekerja di sektor industri (kota).

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi diantaranya :

· Memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarananya di bidang pertanian.

· Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, jika dimungkinkan tidak hanya untuk pasar lokal saja.

· Mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis

· Menunjang kegiatan transmigrasi

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai salah satu engara yang masih berkembang, Indonesia menghadapi masalah sumber daya manusia, diantaranya :

· Pertumbuhan penduduk yang tinggi

· Penyebaran yang kurang merata

· Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur penduduk, yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda serta mutu penduduk yang masih relatif rendah.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi negara, jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi, dan efisiensi di bidang lainnya. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dan dilakukan pemerintah untuk mengontrolnya :

a. Melaksanakan program keluarga berencana agar laju pertumbuhan dapat dikendalikan.

b. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang telah ada.

Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Contoh, pulau Jawa yang tampak menguntungkan akan menjadi serbuan dan perpindahan penduduk dari daerah lainnya. Akibatnya daerah di luar pulau Jawa yang memang telah ketinggalan dari segi ekonomi, menjadi semakin tertinggal. Adapun tindakan yang dan telah dilakukan pemerintah adalah:

a. Program transmigrasi, sehingga akan terjadi pemerataan sumber daya ke daerah-daerah yang masih membutuhkan.

b. Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di daerah-daerah tertinggal.

Dan masih banyak lagi permasalah dalam SDM ini, jadi pemerintah harus melakukan yang terbaik demi kemajua negaranya.

D. INVESTASI

Investasi merupakan bagian terpenting dalam pembangunan. Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mengharapkan dana investasi dari masyarakat. Untuk itu pemerintah memerlukan dana yang besar dari selisih penerimaan dan pengeluaran/ biaya rutin pemerintah. Namun sayangnya pemerintah tidak dapat terus-menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut. Perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-upaya tersebut adalah :

a. Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas, sehingga secara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri.

b. Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas.

c. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing, segingga makin banyak PMA yang masuk ke Indonesia.

d. Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan, terutama untuk golongan ekonomi lemah, agar mereka secepatnya dapat berjalan dengan para pengusaha besar dalam rangka peningakatan produktivitas.

Tugas 1

A. Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan falsafah dan ideologi dari masing-masing negara. Seperti halnya Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara lainnya. Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut ini bentuk sistem ekonomi di Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang.

1. Sistem Ekonomi Demokrasi

Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

a. Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi

Berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonomi demokrasi.

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.

5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

7) Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

8) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

b . Ciri-Ciri Negatif Sistem Ekonomi Demokrasi

Selain memiliki ciri-ciri positif, sistem ekonomi demokrasi juga mempunyai hal-hal yang harus dihindarkan.

a. Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.

b. Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

c. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

2. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Sistem ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri berikut ini.

a) Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.

b) Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.

c) Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

d) Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.

e) Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.


B. Sistem Perekonomian Indonesia

Secara mendasar sebenarnya sistem ekonomi ada 3 macam yaitu:

1. Sistem ekonomi liberal (pasar), sistem ini memberi kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat yang punya modal untuk menguasai perekonomian. biasanya negara-negara yang menganut sistem ini adalah negara-negara yang mempunyai banyak modal (negara maju) sehingga negara-negara seperti ini sering disebut negara kapitalis/penguasa modal.

2. Sistem ekonomi terpusat (terpimpin), sistem ini dalam kegiatan perekonomiannya semua sumber daya dikuasai sepenuhnya oleh seorang pemimpin saja (biasanya pemerintah) dan masyarakat hanya berperan sebagai konsumen saja, sehingga dalam sistem perekonomian seperti ini harga-harga barang lebih mudah dikendalikan sehingga kemakmuran masyarakat lebih mudah untuk diatur. biasanya negara yang menggunakan sistem perekonomian seperti ini adalah negar-negara komunis.

3. Sistem perekonomian campuran, sistem ini merupakan perpaduan antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem perekonomian liberal, sehingga sumber daya sebagian dikelola pemerintah dan sebagian dikelola swasta/masyarakat yang punya modal. negara-negara yang menganut sistem perekonomian seperti ini adalah negara yang masih dalam taraf mensejahterakan masyarakatnya.

Jadi kalau kita lihat Indonesia sekarang ini, Indonesia menganut sistem perekonomian campuran, ini terbukti melalui UUD 45 pasal 33 dimana sebagian sumber daya dikuasai oleh negara (melalui BUMN) namun berjalannya waktu dan tingkat inflasi, sekaran beberapa aset BUMN dan sahamnya dijual kepada swasta sehingga sekrang sumber daya Indonesia sebagian besar dikuasai oleh swasta ( kaum kapitalis/penguasa modal). dari sini bisa disimpulkan sistem perekonomian Indonesia adalah campuran yang akan mengarah pada liberal


C. Pelaku Ekonomi

Setiap orang dalam memenuhi kebutuhannya, akan melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi berbeda-beda. Keluarga kalian setiap hari makan, berarti mereka telah melakukan kegiatan konsumsi (berperan sebagai konsumen). Namun berbeda ketika keluarga kalian bekerja. Apakah mereka dinamakan pelaku konsumsi? Orang yang bekerja berarti mereka telah melakukan kegiatan produksi. Dengan demikian dinamakan pelaku produksi. Bagaimana dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi lainnya? Sama seperti keluarga kalian, mereka juga melakukan kegiatan ekonomi, namun aktivitas yang mereka lakukan berbeda. Pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Secara garis besar, pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi lima pelaku, yaitu rumah tangga, perusahaan, koperasi, masyarakat, dan negara. Setiap pelaku ekonomi ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, atau distributor.

B. Pelaku-Pelaku Ekonomi

1. Rumah Tangga Keluarga

Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Rumah tangga keluarga termasuk kelompok pelaku ekonomi yang cakupan wilayahnya paling kecil. Rumah tangga keluarga adalah pemilik berbagai faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang terdapat pada rumah tangga keluarga antara lain tenaga kerja, tenaga usahawan, barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap (seperti tanah dan bangunan). Faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga keluarga akan ditawarkan kepada sektor perusahaan. Misalnya setiap hari ayah dan ibu kalian bekerja. Mereka disebut pelaku produksi. Mengapa? Karena mereka telah memberikan tenaga mereka untuk membantu menghasilkan barang atau jasa. Pada saat rumah tangga keluarga bekerja, mereka akan memperoleh penghasilan.

2. Perusahaan

Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga perusahaan meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Dengan demikian, kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan adalah kegiatan produksi (menghasilkan barang). Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen. Berdasarkan lapangan usahanya, perusahaan yang ada dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu industri primer, industri sekunder, dan industri tersier.

Perusahaan juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada aktivitas perusahaan dalam menyalurkan hasil produksinya ke konsumen. Setelah proses produksi berakhir, perusahaan akan menghasilkan barang. Barang-barang tersebut dapat sampai ke konsumen dengan melakukan penyaluran (distribusi) barang ke toko-toko atau agen-agen penyalur, sehingga konsumen lebih mudah mendapatkan barang tersebut.

3. Pemerintah

Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Seperti halnya rumah tangga keluarga dan perusahaan, pemerintah juga sebagai pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.

4. Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku ekonomi maksudnya adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga termasuk pelaku ekonomi yang penting bagi perekonomian, karena berhubungan dengan transaksi luar negeri. Transaksi luar negeri tidak hanya berupa transaksi perdagangan, namun juga berhubungan dengan penanaman modal asing, tukar menukar tenaga kerja, serta pemberian pinjaman.

Oleh karena itu melakukan kerja sama dengan masyarakat luar negeri sangat diperlukan. Karena pada dasarnya sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Masyarakat luar negeri juga dapat melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan konsumsi dan kegiatan produksi.

5. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.


Sunday, February 27, 2011

APBN 2010

RAPBN 2010


Ada lima belas prioritas dasar dalam pembuatan APBN, kegiatan/program sebagai berikut:

  1. Pertama, pertumbuhan ekonomi akan terus ditingkatkan, mencapai minimal 7 persensehingga kesejahteraan rakyat juga lebih meningkat, termasuk untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.
  2. Kedua, jumlah persentase penduduk miskin akan diusahakan untuk turun menjadi 8–10 persen dengan peningkatan pembangunan pertanian, pembangunan pedesaan, dan programprogram pro-rakyat.
  3. Ketiga, pengangguran akan dikurangi menjadi 5–6 persen dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan modal usaha melalui Kredit Usaha Rakyat, dan peningkatan modal usaha bagi yang akan berwirausaha.
  4. Keempat, upaya perbaikan dalam bidang pendidikan, baik peningkatan mutu, infrastruktur, kesejahteraan guru dan dosen, serta peningkatan anggaran yang lebih adil antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta, antara pendidikan umum dan pendidikan agama, termasuk peningkatan anggaran pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, dan pendidikan gratis untuk siswa miskin.
  5. Kelima, perbaikan kesehatan masyarakat dengan peningkatan pemberantasan penyakit menular, termasuk melanjutkan kebijakan berobat gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.
  6. Keenam, peningkatan ketahanan pangan. Tahun ini Indonesia memang telah berhasil berswasembada beras, jagung, gula dan kopi. Ke depan, kita menuju swasembada daging sapi dan kedelai. Jaringan irigasi, benih, dan pupuk akan kita tingkatkan secara signifikan agar pertanian kita makin maju.
  7. Ketujuh, peningkatan ketahanan energi dengan penambahan daya listrik berskala besar secara nasional, termasuk kecukupan BBM dan sumber-sumber energi alternatif.
  8. Kedelapan, peningkatan pembangunan infrastruktur, termasuk mega proyek-mega proyek infrastruktur di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, dan tempat-tempat lain baik infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum, air minum dan air bersih, energi, dan teknologi informasi, maupun pertanian.
  9. Kesembilan, Pemerintah akan meningkatkan pembangunan perumahan rakyat, termasuk proyek-proyek rumah susun sederhana bagi pegawai, kaum buruh, TNI dan Polri, maupun masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
  10. Kesepuluh, peningkatan pemeliharaan lingkungan secara serius, termasuk penghijauan, penghutanan kembali, dan mengatasi bencana banjir di seluruh Indonesia.
  11. Kesebelas, peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan terus ditingkatkan, termasuk pengadaan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan, baik TNI maupun Polri.
  12. Keduabelas, peningkatan dan perluasan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN dengan prioritas pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan kepada rakyat, termasuk dunia usaha.
  13. Ketigabelas, otonomi daerah dan pemerataan pembangunan lebih ditingkatkan dengan desentralisasi fiskal yang lebih adil, serta penataan keuangan daerah yang lebih baik.
  14. Keempatbelas, demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia akan makin dikembangkan. Pemerintah bertekad agar pelanggaran-pelanggaran HAM berat di negeri ini tidak terulang lagi.
  15. Kelimabelas, peran internasional Indonesia makin ditingkatkan sehingga bangsa Indonesia bisa berbuat lebih banyak lagi untuk perdamaian dunia, keadilan dunia, dan kemakmuran umat manusia di dunia.

Dengan tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut, kebijakan alokasi anggaran

belanja Pemerintah pusat pada tahun 201o diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan

ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan memperluas

lapangan pekerjaan (pro employment), serta mengurangi kemiskinan (pro poor). Ketiga

prioritas pembangunan nasional tersebut kemudian dicerminkan di dalam arah dan postur

RAPBN 2010.


APBN 2010

Data Pokok APBN 2010

Berikut ini data APBN tahun 2010 yang saya dapat berdasarkan dari data APBN 2005-2010